Home News Soal PPN Pendidikan, Pemuda Muhammadiyah: Kalau Tetap Disahkan, Semua Masyarakat Harus Bergerak!
Wakil Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan antar Lembaga PWPM Jatim Ainul Muttaqin. (Istimewa/KLIKMU.CO)

Soal PPN Pendidikan, Pemuda Muhammadiyah: Kalau Tetap Disahkan, Semua Masyarakat Harus Bergerak!

by superadmin

KLIKMU.CO – Rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bidang pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendapat warning dan tanggapan serius dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur.

Wakil Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan antar Lembaga PWPM Jatim Ainul Muttaqin mengatakan dalam kondisi yang berat karena pandemi ini. Kalau kebijakan itu masih tetap disahkan, jelas sudah bahwa pemerintah kita kehilangan nalar sehat dan rasa empati.

“Kalau sudah begini, semua lapisan masyarakat harus bergerak untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak itu,” kata Ainul.

Secara tegas ia juga menjelaskan bahwa sangat tidak tepat jika pendidikan, sembako, dan hal-hal berkenaan kebutuhan dasar masyarakat, masuk dalam pengenaan pajak. Bahkan, dalam hal pendidikan telah diatur dalam konstitusi Pasal 34 UUD 1945.

“Seharusnya Indonesia memastikan anggaran 20% untuk pendidikan, bukan menarik sebagai penerimaan negara dari pajak berasal dari hak pendidikan,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut dia, dalam kondisi pandemi seperti ini pemerintah lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara.

“Jika seperti ini terus, kayaknya tidak salah jika ada anggapan bahwa presiden salah memilih para pembantunya (menteri atau pejabat setingkat). Minim inovasi dan jarang punya terobosan,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga menjelaskan bahwa pengumpulan dan pengelolaan pajak harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Jangan sampai atas hutang negara, beban keuangan negara, hingga APBN yang digarong oleh koruptor, lantas seluruh masyarakat menerima beban untuk tanggung pajak tersebut.

“Makanya, pemerintah harusnya dapat membuat pola koordinasi dan komunikasi yang baik dan rapi agar negara tidak diurus secara amatiran semacam ini. Sering gaduh, tidak produktif bahkan cenderung menyebabkan kekacauan,” pungkasnya. (RF)

Berita Dengan Isi Terkait Bisa Dilihat Di Link Website Berita Berikut

  • https://jatimnow.com/baca-35807-pemuda-muhammadiyah-jatim-tolak-rencana-ppn-untuk-sembako-dan-pendidikan
  • https://fasco.id/2021/06/11/pemuda-muhammadiyah-ppn-untuk-pendidikan-dan-sembako-bukti-pemerintah-tak-punya-empati-pada-rakyat/
  • https://www.harianbhirawa.co.id/pemuda-muhammadiyah-jatim-tolak-ppn-untuk-pendidikan-dan-sembako/

Related Articles

Leave a Comment